Analisis Dampak Restrukturisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU HKPD

Menginvestigasi perubahan mendasar dalam arsitektur keuangan sub-nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Fokus analisis diarahkan pada restrukturisasi jenis pajak daerah, penyederhanaan jumlah retribusi, penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara provinsi dan kabupaten/kota, serta dampaknya terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Melalui perbandingan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah regulasi, penelitian ini mengukur tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan otonom tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Kesimpulan: UU HKPD berhasil memperkuat sinergi pemungutan pajak daerah dan meningkatkan ruang fiskal sub-nasional, meski efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kualitas tata kelola administrasi lokal.

Undang-Undang Terkait: UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).