Tantangan Penegakan Hukum dan Pemungutan PPN atas Transaksi Aset Kripto di Pasar Domestik

Mengkaji secara komprehensif mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) atas aktivitas perdagangan aset kripto melalui bursa berjangka resmi yang diawasi di Indonesia. Artikel ini menyoroti kompleksitas yuridis dan tantangan teknis operasional dalam mengawasi instrumen keuangan digital yang bersifat terdesentralisasi (decentralized finance), anonim, serta memiliki likuiditas lintas batas yang tinggi. Peneliti membedah efektivitas penunjukan pedagang fisik aset kripto sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta hambatan integrasi data transaksi harian pengguna dengan sistem administrasi perpajakan nasional. Hasil analisis memberikan rekomendasi penguatan pengawasan berbasis teknologi analitik blockchain untuk menutup celah penghindaran pajak di sektor aset digital.

Kesimpulan: Pemungutan pajak atas aset kripto memerlukan kerangka kerja regulasi yang adaptif serta sinergi erat antara DJP dan otoritas pengawas perdagangan berjangka komoditas guna memastikan kepatuhan kepabeanan digital tanpa mematikan inovasi pasar.

Undang-Undang Terkait: UU PPN, UU PPh, UU HPP, serta Peraturan Menteri Keuangan khusus pengenaan pajak pertambahan nilai dan penghasilan atas transaksi kripto.