DJP dan BPOM Integrasikan Coretax untuk Dorong UMKM Naik Kelas melalui Layanan Publik Digital

DJP dan BPOM Integrasikan Coretax untuk Dorong UMKM Naik Kelas melalui Layanan Publik Digital

Kolaborasi Antarinstansi Perkuat Kemudahan Administrasi Perpajakan dan Perizinan bagi Pelaku UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan layanan publik melalui integrasi sistem digital sebagai upaya mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui integrasi Coretax DJP dengan layanan publik BPOM, khususnya dalam proses verifikasi status perpajakan bagi pelaku usaha.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan (Digital Government) yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Melalui pemanfaatan teknologi dan pertukaran data antarinstansi, pemerintah berharap UMKM dapat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan administrasi usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain menghadirkan layanan yang lebih efisien, sinergi DJP dan BPOM juga menjadi bentuk pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu berkembang, memiliki daya saing lebih tinggi, serta beradaptasi dengan ekosistem bisnis digital.

1. Integrasi Coretax DJP dan BPOM Mempermudah Proses Verifikasi Pajak

Salah satu bentuk implementasi kerja sama ini adalah integrasi layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui Coretax DJP dengan sistem layanan publik BPOM.

Sebelum adanya integrasi, proses konfirmasi status perpajakan masih dilakukan melalui sistem yang terpisah. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi membutuhkan tahapan tambahan dan belum berjalan secara optimal.

Dengan terhubungnya sistem DJP dan BPOM, proses verifikasi status perpajakan dapat dilakukan secara lebih sederhana dan efisien sehingga masyarakat, termasuk pelaku UMKM, dapat mengakses layanan publik dengan lebih mudah.

2. Coretax DJP Mendukung Transformasi Administrasi Perpajakan Digital

Coretax DJP merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu sistem digital.

Melalui Coretax, Wajib Pajak dapat memperoleh layanan perpajakan yang lebih modern, mulai dari administrasi, pelaporan, hingga pengelolaan data perpajakan.

Bagi pelaku UMKM, keberadaan sistem digital ini memberikan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa harus melalui banyak proses manual.

Transformasi tersebut juga mendukung peningkatan transparansi karena data perpajakan dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

3. UMKM Menjadi Fokus Utama dalam Program Pendampingan

UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian dalam kolaborasi DJP dan BPOM karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Melalui kegiatan Seminar “UMKM Naik Kelas” dan Coaching Clinic Coretax DJP serta Layanan Publik BPOM, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai administrasi perpajakan digital sekaligus pendampingan dalam memanfaatkan layanan pemerintah.

Pendampingan tersebut ditujukan agar UMKM tidak hanya mampu memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas usaha melalui pemanfaatan layanan pemerintah yang semakin terintegrasi.

4. Kemudahan Administrasi Membantu UMKM Fokus Mengembangkan Usaha

Salah satu tantangan yang sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan pemahaman terhadap proses administrasi, baik dalam aspek perizinan maupun perpajakan.

Dengan adanya integrasi sistem antarinstansi, pelaku usaha diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang panjang dan berulang.

Kemudahan tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi UMKM untuk fokus pada pengembangan bisnis, peningkatan kualitas produk, serta perluasan pasar.

Terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi yang membutuhkan layanan BPOM, integrasi sistem dapat membantu mempercepat proses pemenuhan persyaratan usaha.

5. Integrasi Data Antarinstansi Memperkuat Pelayanan Pemerintah

Kolaborasi DJP dan BPOM menunjukkan perubahan pola pelayanan pemerintah yang semakin mengarah pada pemanfaatan data bersama.

Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih efektif tanpa membebani masyarakat dengan proses administrasi yang berulang.

Selain itu, integrasi data juga membantu meningkatkan akurasi informasi sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemerintahan digital yang mengutamakan interoperabilitas sistem serta penggunaan data untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

6. Dampak bagi Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

Selain memberikan kemudahan layanan, integrasi Coretax dan layanan publik juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kemudahan akses informasi perpajakan dapat membantu UMKM memahami kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak.

Dengan sistem administrasi yang semakin sederhana, hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan dapat dikurangi.

Hal ini menjadi penting karena peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi juga pada kemudahan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan.

7. UMKM Perlu Mempersiapkan Administrasi Usaha yang Lebih Tertib

Meskipun pemerintah terus memberikan kemudahan melalui digitalisasi layanan, pelaku UMKM tetap perlu meningkatkan kualitas administrasi internal.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan UMKM antara lain:

• Melakukan pencatatan omzet secara rutin;
• Memisahkan transaksi pribadi dan transaksi usaha;
• Menyimpan dokumen transaksi;
• Memastikan data perpajakan sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.

Administrasi yang tertib akan membantu UMKM ketika menggunakan layanan digital pemerintah maupun ketika memenuhi kewajiban perpajakan.

8. Kolaborasi DJP dan BPOM Menjadi Awal Perluasan Integrasi Layanan Publik

Integrasi Coretax DJP dengan layanan BPOM menjadi salah satu contoh penerapan kerja sama lintas lembaga dalam membangun ekosistem pelayanan publik digital.

Ke depan, pola integrasi seperti ini diharapkan dapat diperluas dengan kementerian maupun lembaga lainnya sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintah yang semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya sinergi tersebut, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang lebih mendukung pertumbuhan UMKM.

Kesimpulan

Kolaborasi antara DJP dan BPOM melalui integrasi Coretax DJP dengan layanan publik menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan sekaligus membantu UMKM berkembang lebih baik.

Melalui penyederhanaan proses administrasi, pelaku UMKM dapat memperoleh akses layanan yang lebih cepat dan efisien, khususnya dalam proses verifikasi status perpajakan dan layanan publik BPOM.

Bagi pelaku usaha, perkembangan ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan perpajakan. Dengan memanfaatkan layanan digital yang tersedia serta menjaga pencatatan usaha secara tertib, UMKM dapat tumbuh lebih kuat dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di masa mendatang.