Pemprov Sulsel Ajukan Usulan Kendaraan yang Belum Bayar Pajak Tak Bisa Dapat Barcode untuk Beli BBM Subsidi

Pemprov Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang merencanakan kebijakan baru agar kendaraan bermotor yang belum melunasi pajak tidak dapat membeli BBM bersubsidi. Kebijakan ini akan diterapkan menggunakan sistem barcode, bekerja sama dengan Pertamina. "Kami akan berkolaborasi dengan Pertamina untuk memastikan bahwa masyarakat yang mendapatkan BBM bersubsidi juga telah menunaikan kewajibannya," ujar Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, kepada wartawan di kantor Bapenda Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (4/10/2024).

Reza menjelaskan, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan pemilik kendaraan yang membeli BBM bersubsidi telah membayar pajak kendaraan bermotor. "Harapannya, setiap pembelian BBM bersubsidi harus dilakukan oleh kendaraan yang sudah memenuhi kewajiban pajaknya. Kendaraan yang membeli BBM bersubsidi harus memiliki barcode," ujarnya. Jika kebijakan ini diterapkan, kendaraan yang belum melunasi pajak tidak akan mendapatkan barcode dan otomatis tidak bisa membeli BBM bersubsidi.

Namun, Reza menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dengan Pertamina. "Saat ini, kami sedang berdiskusi dengan Pertamina. Semoga dapat segera diimplementasikan," tambahnya. Kebijakan ini akan disosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik. Reza kembali menekankan bahwa subsidi BBM seharusnya dinikmati oleh pihak yang berhak dan yang telah memenuhi kewajibannya, termasuk pembayaran pajak kendaraan. "Kita perlu melakukan sosialisasi lebih awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Subsidi BBM memang harus diberikan kepada yang berhak dan yang telah memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak kendaraan," pungkasnya.