Sri Mulyani melakukan evaluasi UMKM untuk agar PPH menjadi berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM, yang masa berlakunya akan berakhir tahun ini. "Insentif pajak masih akan ada, tetapi fasilitas PPh final ini akan kami tinjau ulang apakah masih diperlukan atau jika UMKM sudah mampu diperlakukan dengan lebih adil," ungkap Sri Mulyani dalam rapat bersama DPD RI, dikutip Selasa (3/9/2024). Ia menjelaskan bahwa UMKM yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar atau bahkan Rp 500 juta pertama per tahun, tidak dikenakan pajak. Ia juga sering mendapat pertanyaan apakah pedagang kecil seperti tukang bakso atau sate yang omzetnya tidak mencapai Rp 500 juta per tahun tetap harus membayar pajak.

"Jika omzetnya lebih dari setengah miliar, pajak yang dikenakan hanya setengah persen dari total omzet. Namun, omzet ini tidak mencerminkan kondisi keuangan UMKM secara keseluruhan, karena yang seharusnya dipajaki adalah laba bersihnya," ujar Sri Mulyani. Dia mengakui bahwa UMKM sering kali tidak memiliki pembukuan yang baik, sehingga lebih mudah menggunakan perhitungan berdasarkan omzet. "Bisa saja omzetnya Rp 600 juta, tetapi jika biayanya besar sehingga mendekati impas atau merugi, tetap dikenakan pajak tentu tidak adil," tambahnya. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong UMKM untuk tetap membayar pajak, namun dalam jumlah yang lebih kecil. Jika pembukuan mereka menunjukkan kerugian, mereka tidak perlu membayar pajak meskipun omzetnya di atas Rp 500 juta. Sebagai informasi, skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% yang berlaku sejak 2018 tetap dapat dimanfaatkan hingga tahun 2024.