Pegawai Kena Pajak Fasilitas Mewah, BI Setor 1,94 T

Sejak bulan Januari 2023, Bank Indonesia telah melaksanakan pembayaran pajak natura atau kenikmatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023. PMK tersebut mengatur mengenai perlakuan pajak penghasilan (PPh) terhadap penggantian atau imbalan yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Pada periode ini, mulai Januari 2023, Bank Indonesia, sebagai entitas yang wajib membayar pajak, assessor PPh 21 terhadap natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh karyawan dan anggota dewan gubernur," ujar Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta pada Senin (13/11/2023).

Perry menjelaskan bahwa total pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk anggaran operasional tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 1,94 triliun, mengalami peningkatan sebesar 132,35% dari alokasi pembayaran pajak yang tercantum dalam Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2023, yang sebelumnya sebesar Rp 1,47 triliun.

"Kami telah melakukan perhitungan ulang, sehingga pajak yang dihitung tidak hanya mencakup kenikmatan yang ditanggung oleh Bank Indonesia, tetapi juga termasuk kenikmatan lainnya, seperti fasilitas rumah dinas, dan sebagainya. Oleh karena itu, kami memperkirakan kenaikan dari realisasi sebesar Rp 881 miliar pada September 2023 menjadi Rp 1,94 triliun pada proyeksi tahun 2023," tegasnya.

Meskipun terjadi peningkatan pembayaran pajak, anggaran operasional Bank Indonesia tidak mengalami defisit. Perry menyatakan bahwa proyeksi ATBI Operasional untuk Tahun Anggaran 2023 masih akan memiliki surplus sebesar Rp 23,98 triliun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran operasional ATBI 2023 sebesar Rp 11,63 triliun.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=YOnC5Xb349isHGee