Prabowo Kesal Masalah Pajak-Cukai, RI Kalah dari Kamboja

Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden, mengkritik kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan, menyatakan keprihatinan terkait rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang jauh tertinggal dibanding negara lain. Prabowo mengungkapkan bahwa rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 11,8%, sedangkan beberapa negara seperti Kamboja telah mencapai 18,1%, Malaysia 15,1%, Thailand 18,5%, dan Vietnam 18,2%.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diadakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Prabowo menyatakan, "Saya kira ini adalah masalah manajemen, ini adalah masalah kehendak." Dia berpendapat bahwa dengan manajemen yang baik di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, penerimaan negara dapat diperbaiki melalui penggunaan teknologi informasi, komputerisasi, dan upaya lainnya.

Menurut Prabowo, perbaikan pada kedua lembaga tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara memisahkannya dari Kementerian Keuangan dan membentuk badan khusus yang disebut Badan Penerimaan Negara. Dengan pembentukan badan khusus tersebut dan peningkatan manajemen, Prabowo optimis dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 8%, sehingga total rasionya dapat mencapai 20%, sejajar dengan negara-negara seperti Kamboja, Thailand, dan Malaysia.

"Ia menghitung bahwa peningkatan 8% dari US$1.500 miliar cukup signifikan, memberikan tambahan pendapatan ratusan miliar dolar. Dengan ini, ia meyakini bahwa Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga akan menjadi lumbung pangan dunia," ungkap Prabowo.

Prabowo juga mengklaim bahwa gagasannya telah mendapatkan dukungan dari tim pakar yang telah mensimulasikan keberadaan badan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa telah melakukan kajian mendalam terkait dampak positif dari kehadiran badan tersebut. "Ini adalah gagasan dan tim pakar yang membantu melakukan simulasi, kajian, studi banding, dan kami berharap bahwa saat kami diberi mandat, kami dapat segera bekerja. Jadi, mungkin ada hikmahnya pemilu di bulan Februari, dan pelantikan pada bulan Oktober, sehingga masa pelantikan dan persiapannya dapat matang," tegas Prabowo.

Untuk konten edukasi perpajakan lainnya kalian bisa kunjungi link dibawah ini

https://youtube.com/@setianingrahayu2523?si=4FpvkdcLq-08QCaC