Sri Mulyani Mengusulkan Pengaturan Aset Kripto dalam Standar Kebijakan Global di Pertemuan G20

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, mengusulkan bahwa aset kripto harus diatur dalam kerangka kebijakan global yang bersifat standar. Hal ini disarankan karena aset kripto terus berkembang dan memiliki sejumlah peluang dan tantangan. Usulan tersebut diajukan oleh Sri Mulyani dalam pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang ketiga (Finance Minister and Central Bank Governors Meeting/3rd FMCBG) yang diadakan di Gandhinagar, India, pada tanggal 17-18 Juli.

Sri Mulyani menekankan bahwa usulan ini sejalan dengan agenda Bali Fintech yang diselenggarakan selama masa Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati untuk memperketat pengawasan terhadap aset kripto.

"Indonesia berharap bahwa standar kebijakan terkait aset kripto akan meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan perkembangan teknologi di bidang ini. Standar global akan membantu mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan aset digital, seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar," ujar Sri Mulyani.

Dalam konteks arsitektur keuangan internasional, anggota G20 juga membahas beberapa isu penting, termasuk jaring pengaman keuangan internasional, utang global, dan aliran modal berkelanjutan. Dalam diskusi mengenai ekonomi global, anggota G20 juga mempertimbangkan ketidakpastian dalam prospek ekonomi yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk inflasi yang berlanjut dan ketegangan geopolitik.