Alasan Sri Mulyani Indrawati Mengapresiasi Peningkatan Rasio Pajak di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penghargaannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas prestasi dalam meningkatkan rasio pajak, yang tumbuh secara signifikan dari 9,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 menjadi 10,39 persen pada tahun 2022. Ini merupakan pencapaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Ia juga optimistis bahwa target penerimaan pajak untuk tahun 2023 dapat dicapai seperti dua tahun sebelumnya.

Dalam catatan, rasio pajak Indonesia pada tahun 2015 mencapai 10,76 persen terhadap PDB, kemudian secara perlahan mengalami penurunan menjadi 10,36 persen pada tahun 2016 dan 9,89 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018, rasio pajak sempat meningkat menjadi 10,24 persen, tetapi kembali menurun menjadi 9,76 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, rasio pajak mengalami peningkatan hingga mencapai 10,38 persen pada tahun 2022.

Sri Mulyani menyatakan bahwa DJP memiliki peluang untuk mencatat prestasi yang luar biasa, mengikuti dua tahun terakhir di mana pencapaian penerimaan pajak berada di atas target APBN. Dia mengucapkan terima kasih atas kerja keras DJP dalam menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil.

Menurutnya, pajak harus berperan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui upaya institusi dan pegawai pajak untuk terus beradaptasi, memperbaiki diri, dan melakukan reformasi, termasuk melalui penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) yang lebih efisien.

Sri Mulyani juga mengakui bahwa rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah yakin bahwa reformasi perpajakan adalah kunci untuk meningkatkan rasio pajak tersebut.