PERATURAN GUBERNUR - UPAH PROVINSI 2015

Sumber : Taxe Base

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
                      NOMOR 176 TAHUN 2014

                TENTANG

             UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2015

                           DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

           GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a.     bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 
    Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan 
    Pengupahan serta Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan 
    Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah dalam rangka meningkatkan upah riil 
    pekerja; 
b.     bahwa peningkatan upah riil yang dituangkan dalam Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud 
    dalam huruf a, berdasarkan surat Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 
    14 November 2014 Nomor 1/Depeprov/XI/2014 hal Rekomendasi UMP Tahun 2015 dan surat Kepala
    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 November 2014 Nomor 
    5530/-1.834.1 hal Laporan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta;
c.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta 
    memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum 
    Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, perlu menetapkan 
    Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015;

Mengingat : 

1.     Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3.     Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
    sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6.    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
7.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
    Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8.    Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9.     Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan
    Dalam KelembagaanHubungan Industrial;
10.     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan 
    Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
11.     Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
12.     Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
13.     Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14.    Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan 
    Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15.     Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum 
    Provinsi;
16.     Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
    Transmigrasi;

                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2015.

                        Pasal 1

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 2.700.000,00 
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

                        Pasal 2

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1.

                        Pasal 3

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat 
mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari 
sebelum diberlakukan, dengan persyaratan dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi.

                        Pasal 4

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 
1 Januari 2015 dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

                        Pasal 5

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang belum ditetapkan dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas 
dasar Kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor
yang bersangkutan.

                        Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                Ditetapkan di Jakarta
                        pada tanggal 14 November 2014
                        Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
                        IBUKOTA JAKARTA,

                ttd.

                BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

            BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
                      TAHUN 2014 NOMOR 71038