Simak! Ini Bocoran Kebijakan Bea & Cukai 2024

Dalam mendukung kebijakan umum perpajakan tahun 2024, pemerintah juga telah merancang kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2024, yang mencakup:

1. Harmonisasi dan koordinasi fasilitas fiskal.
2. Penguatan dan perluasan fasilitas fiskal kepabeanan dan insentif pajak kepabeanan.
3. Pemberian insentif pajak kepabeanan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM).
4. Optimalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) yang mendukung masyarakat perbatasan.
5. Maksimalkan pemanfaatan fasilitas di kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah, termasuk penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
6. Peningkatan efektivitas Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) / Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) / Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional.
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai.
8. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada pengalaman pengguna (user experience) dan kemudahan penggunaan (user-friendly), serta percepatan pelayanan ekspor dengan sinkronisasi data ekspor DJBC, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pengguna jasa.
9. Penguatan kerjasama antara K/L dan penegak hukum, termasuk melalui program bersama seperti analisis bersama, audit bersama, pengumpulan bersama, proses bisnis bersama, dan investigasi bersama.
10. Pengembangan layanan e-commerce.
11. Penguatan komunikasi publik dan bimbingan kepada pengguna jasa serta kolaborasi antar lembaga.
12. Perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi melalui peningkatan pengawasan kepabeanan, cukai, dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk pengembangan sistem kepabeanan dan cukai cerdas, serta peningkatan kerjasama internasional dalam mencegah dan menangani kejahatan lintas batas, dan peningkatan kapasitas operasi keamanan laut.
13. Peningkatan dalam proses bisnis pelayanan dan kinerja logistik melalui implementasi Ekosistem Logistik Nasional.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 disusun untuk mendukung transformasi ekonomi dan mengatasi berbagai tantangan, termasuk yang terkait dengan kepabeanan dan cukai. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai dalam periode 2019-2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,0% secara nominal. Cukai Hasil Tembakau (CHT), bea masuk, dan bea keluar merupakan kontributor terbesar dalam periode tersebut.