Contact Whatsapp085210254902

Bab XII Restitusi

Ditulis oleh Administrator pada Kamis, 15 Agustus 2019 | Dilihat 226kali

Bab XII

Restitusi

1. DASAR HUKUM

Perubahan signifikan dilakukan terhadap pengaturan restitusi PPN dalam pasal 9 UU PPN 1984. Perubahan  yang mendasar adalah rumusan dalam pasal 9 ayat (4) dikembalikan pada rumusan semula sebelum 1 januari 1995yaitu sebelum UU Nomor 8 Tahun 1983 ditambah dengan UU nomer 11tahun 1994. Apabila sejak 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2000kelebihan pembayaran pajak masukan dalam suatu masa pajak pada dasarnya hanya boleh dikompensasi, maka sejak 1 Januari 2001 boleh memilih untuk diminta kembali. Sebagai konsekuensi perubahan ini, maka ketentuan pasal 4 ayat (10),(11), dan (12) dihapus.

Sebagai paraturan pelaksanaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (13) adalah keputusan direktur jenderal pajak  nomor KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001 yang mencabut keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ/2000 dan NomorKEP-523/PJ/2000 yang mencabut keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/1996 tanggal 17 April 1996.

2. SEBAB-SEBAB TERJADI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Kelebihan pembayaran Pajak dapat terjadi karena:

a) jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran dalam suatu masa Pajak yang disebabkan oleh:

  1). Pembelian barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak yang dilakukan sebelum usaha dimulai atau pada awal usaha dimulai.

        Bagi pengusaha orang pribadi tidak tertutup kemungkinan melakukan pembelian BKP mo-

Dal seperti mesin, gedung, dan pembelian bahan baku atau bahan pembantu atau perolehan JKP sebelum usaha dimulai. Bagi perusahaan yang berbentuk Badan, kegiatan tersebut dilakukan pada awal usaha dimulai. Apabila pada saat itu pengusaha ini telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sementara Pajak keluaran belum dipungut karena belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/ atau Jasa Kena Pajak. Andaikata telah melakukan penyerahan kena pajak, jumlahnya pun relative masih kecil. Oleh karena itu bagi pengusaha kena pajak yang sudah dikukuhkan sebelum atau pada saat usaha dimulai jumlah Pajak Masukan selalu lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran.

  2). Pengusaha kena pajak melakukan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak.

       Seperti diketahui bahwa atas ekpor Barang kena Pajak dikenakan PPN dengan tariff 0%,. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jumlah Pajak Keluaran selalu lebih kecil dari pada jumlah Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor tersebut.

 3). Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

         Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungutan PPN hampir selalu mengakibatkan lebih bayar karena Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan belum semapat mengkredit Pajak Masukan yang telah dibayar dalam Masa Pajak yang sama, PPN terutang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPN.

  4). Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang dananya berasal dari bantuan Luar Negeri baik berupa hibah amaupun pinjaman.

         Kelebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian fasilitas PPN dan PPnBM yang terutang tidak dipungun atas penyerahan BKP dan/atau IKP dan atau impor BKP dalam rangka proyek milik Pemerintah yang dibiayai dengan dana yang berasal dari luar negeri.

5).  Pengusaha Kena Pajakmelakukan Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

       PKP yang menyerahkan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada pengusaha yang memperoleh persetujuan dari menteri Keuangan sebagai EPTE, mendapat fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut.

6).  Berupa bahan baku atau bahan pembantu dan/atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET).

        Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNomor 548/KMK.04/1997 Tanggal 3 November 1997,  perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sedemikian rupa sehingga tariff 0% dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku atau bahan pembantu dan jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang akan digunakan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak yang akan diekspor .

       Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 50/KMK.04/2001 tanggal 1 Februari 2001, ketentuan mengenai PET dicabut  mulai 1 Februari 2001

b).  selain itu kemungkinan terjadi kelebihan pembayaran pajak bukan disebabkan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, melainkan semata-mata disebabkan oleh kekliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Peristiwa ini dinamakan kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan pemungutan atau pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.  Berdasarkan pasal 7 ayat (3),(4),(5) PP Nomor 143 Tahun 2000, dalam kasus seperti ini yang berhak mengajukan permintaan pengembalian adalah importer, pembeli/penerima jasa atau pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean sepanjang Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikreditkan apabila pembeli/penerima jasa adalah Pengusaha Kena Pajak.

3. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIMINTA KEMBALI

    Adapun jenis Pajak Masukan yang dapat diminta kembali oleh Pengusaha Kena Pajak adalah:

a.  Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP yang diekspor.

(b) Tetapiapabilaternyata PKP PenjualatauPengusahaJasabelummelaporkanFakturPajak yang digu

Nakansebagaidasarpermintaanrestitusi, ataubahkanpengusaha yang menerbitkanFakturPajak

Tersebutbelumdikukuhkansebagai  PKP, atausampaibataswaktunyaternyatajawabankonfirmasi

Belumditerima ,ataujawabankonfirmasitelahditerimatetapimenyatakan “TIDAK ADA”, Maka KPP

      Akan menerbitkan  SKKPP ( baca:SKPLB):

  1. atasseluruhjumlahkelebihanpembayaranpajaksesuaidengan SPT sepanjang PKP yang bersangkutanbersediamemberikanBank garansisebesar “ PajakMasukan yang tercantumdalamFakturPajak yang masihdiragukankebenarannya” , dalamjangkawaktu 6 bulan yang dikeluarkanoleh Bank Devisa, atau
  2. dalamhal PKP tidaktersediamemberikan Bank Garansi, SKKPP ( baca:SKPLB) diterbitkanhanyasebesarkelebihanpembayaranpajaksesuai de4ngan hasilkonfirmasi, yaituhanyasebesarkelebihanpembayaranpajaksesuaidenganFakturPajak yang telahdiyakinikebenarannya.

Bank Garansitersebutdiatasharusmemenuhipersyaratan, sebagaiberikut:

  1. dikeluarkanoleh Bank Devisa;
  2. jangkawaktu/masagaransiadalah 6 (enam) bulan;
  3. besarnya Bank GaransiadalahsejumlahFakturPajak yang belumadajawabankonfirmasinyatetapimenyatakan “TIDAK ADA”.

TerhadapFakturPajakMasukan yang diragukansesuaidenganhasilkonfirmasi, akandilakukanpenelitianlebihlanjutdengandengancaramemintakepada PKP untukmembuktikankebenaranFakturPajak yang masihdiraagukanmisalnyadengan data pendukungSepertiFakturPenjualan, Invoice, D.O dan lain-lain.

Apabilahasilpenelitian, pemeriksaansumiroleh KPP, ataupemeriksaanlengkapdari Kantor PemeriksaanPajakdidapatkankepastianbahwaFakturPajaktersebuttidakfiktif, segeradiberitahukankepada Bank Garansidapatdibatalkan, atauditerbitkan SKKPP (baca: SKPLB) tambahan.

2)dalamhal PKP sedangdiperiksakarenaadidugaterdapatFakturPajak yang isinyafiktif, SKKPP (baca:SKPLB pen.) diterbitkanuntukkelebihanpembayaranpajakberdasarkanFakturPajakMasukan yang tidakadakaitannyadenganFakturPajakfiktif. Untukmasapajaklainnyadalamtahunpajakberikutnyasepanjangtidakdijumpaipermasalahanserupa, dapatditerbitkan KKPP (baca: SKPLB pen.) secarapenuhtapiharusdijamindengan bank Garansi.

Apabila PKP tidakbersediamemberikan Bank Garansi, makapenerbitan SKKPP (baca: SKPLB pen.) menungguhasilpemeriksaansederhanalapangan  /pemeriksaanlengkap.

Adapun Bank Garansitersebutharusmemenuhisyarat :

  1. dikeluarkanoleh Bank Devisa;
  2. jangkawaktu /masagaransi minimal 6 (enam) bulandandapatdiperpanjang.

DalamSuratEdaran No.SE-05/PJ.5/1993 tanggal 3 Maret 1993, DirekturJenderalPajakmenegaskanbahwadalamhalkecurigaantentangkebenaranatasrealisasiekspor, Kepala KPP supayamemintakonfirmasikepada Perusahaan Pelayanandenganjalanmelakukanpengecekanterhadap manifest PerusaahanPelayaran yang bersangkutan.

DalamperkembanganberikutnyadalamSuratEdaranDirekturJenderalPajakNomor: SE-52/PJ.5/1995 tanggal 16 Oktober 1995 ditegaskantentangproses konfirmasikebenaranFakturPajakMasukanbagi PKP tertentu, sebagaiberikut:

  1. jikadalamjangkawaktu 2 (dua0 minggusetelahtanggalpermintaankonfirmasi, belumditerimajawabandariKepala KPP yang seharusnyamenjawabpermintaankonfirmasi, makaKepala KPP yang seharusnyamenjawabdianggaptelahmemberikanjawaban “ada’.
  2. Ketentuantersebutberlakubagipermintaankonfirmasi:
  1. Yang dilakukanolehBapekstaKeuangan, Kepala KPP PMA, Kepala KPP Badora, danKepala KPP Perusahaan Go Public, yang diajukanbaiksebelummaupunsesudahkeluarnyaSuratEdaranini,
  2. Yang dilakukanolehkepala KPP yang berwenangatas PKP yang melakukanpenyerahan BKP dan/atau JKP kepadaPengusaha lain yang melakukankegiatandiEPTE, KawasanBerikat, Kawasan industry pulauBatam, ataupulauBintandankarimun yang diajukanpadaatausetelahkeluarnyasuratedaranini;
  3. Yang dilakukanolehkepala KPP yang berwenangatas PKP yang melakukanpenyerahan BKP dan/atau JKP kepadaPemerintahdalamrangkapelaksanaanproyek-proyekPemerintah yang dananyadibiayaidengandanabantuanluarnegeri, yamgdiajukanpadaatausetelahkeluarnyasuratedaranini.

Kepala KPP yang mintakonfirmasiharusmencantumkan cap “PM dan PK yang tidakdipungut” padadaftarperincianFakturPajakdanJawabanKonfirmasi, untukFakturpajak yang menurutpertimbanganKepala KPP:

  1. BERKAITAN LANGSUNG DENGnpenyerahan yang PPN-nyatidakdipungutdalamMasaPajak yang kelebihanpembayarannyadimintakanrestitusi,dan/atau
  2. Akan berkaitanlangsungdenganpenyerahan yang PPN-nyatidakdipungutdalammasaPajak – MasaPajaksesudahMasaPajak yang kelebihanpembayaranpajaknyadimintakanrestitusi.

Permintaankonfirmasiharusdikirimkanoleh KPP yang berkepentingan via faksimilidalamwaktu 3 (tiga) harisetelahditerimaFakturPajakdari PKP yang mengajukanpermintaanrestitusi, kepada KPP yang dituju.

  1. Kepada PKP yang mengajukanrestitusibeserta PKP Pemasoknyadiberikankesempatanuntukmelakukankerjasamanyadala, rangkamempercepatlayananrestitusi, dengancaramenyampaikanfoto copy SPT Masa PPN terkait yang sudahdibubuhitandaterimadari KPP setempat. Sepanjangdalam SPT Masa PPN initerbuktibahwaFakturPajaktersebutmemang “ada”. Ketentuaninidapatdigunakanjugauntukpermintaanrestitusi yang sudahdisampaikanke KPP sebelumkeluarnyasuratedaranini.
  2. TindaklanjutberikutnyamengacukepadaSuratEdaranDIrekturJenderalPajak Nomor:SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli 1989.

KetentuaninitidakberlakubagipermintaankonfirmasiatasFakturPajakMasukan yang digunakandan/atauditerbitklanoleh PKP termasuksurat-suratNomor SR-01/PJ.7/1993, SR-385/PJ.7/1993 dan SR-278/PJ.701/1995.

DALAM SuratEdaranDirekturJenderaLPajakNomor: SE-57/PJ.54/1995 tanggal 4 Desember 1995, dalamrangkamempercepatpenyelesaianrestitusisehubungandenganeksporBarangKenaPajak, tidakdiperlukanlagikonfirmasikebenaranekspor (kon-firmasi PEB) kepalaDirektoratJenderal Bea danCukai.

 

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com
Developed by Naevaweb.com