Contact Whatsapp085210254902

Bab XXIV PPN Atas Penyerahan Hasil Tembakau (Rokok)

Ditulis oleh Administrator pada Kamis, 15 Agustus 2019 | Dilihat 238kali

Bab  XXIV

PPN Atas Penyerahan

Hasil Tembakau (Rokok)

  1. DASAR HUKUM

Sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.04/1990 tanggal 25 Mei 1990, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.04/2000 tanggal 29 September 2000. Keputusan Menteri Keuangan yang disebut terakhir telah dicabut dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002 tanggal 26 Februari 2002 tentang dasar penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau. Sebagai petunjuk pelaksanaan telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-103/PJ./2002 tanggal 28 Februari 2002. Ketentuan yng baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2002.

Petunjuk pelaksanaannya dijabarkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE-06/PJ.51/2002 tanggal 28 Februari 2002.

  1. OBYEK PAJAK

Pajak pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan:

  1. Hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
  2. Hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importer hasil tembakau.

PPN yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dipungut oleh Pengusaha Pabrik Hasil tembakau atau importit hasil tembakau, sepanjang tidak tergolong sebagai Pengusaha Kecil, dan distor tunai ke Bank Persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) bersamaan dengan saat pembayaran Cukai atas penebusan Pita Cukai hasil tembakau.

Atas impor hasil tembakau yang dibuat diluar negeri yang PPN- nya telah dilunasi pada saat pembayaran Cukai, tidak lagi dikenakan PPN atas impor.

  1. TARIF EFEKTIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Tarif efektif yang dikenakan atas penyerahan hasil tembakau ditetapkan sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) .

Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung pajakyang terutang adalah:

  1. Harga jual eceran yaitu harga jual kepada konsumen akhir yang didalamnya sudah termasuk Cukai dan PPN.
  2. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran, dalam hal pemberian Cuma-Cuma.
  3. 50% dari harga Eceran, dalam hal pemakaian sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian Cuma-Cuma dan pemakaian sendiri dalam Pasal 1angka 5 dan 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak dirumuskan sebagai berikut:

  1. Pemberian Cuma-Cuma adalah penyerahan hasil tembakau kepada pihak ketiga secara Cuma-Cuma
  2. Pemakaian sendiri adalah penyerahan hasil tembakau kepada pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan sendiri secara Cuma-Cuma.

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Makloon adalah 10% x imbalan Jasa Makloon produksi hasil tembakau Lebih Lanjut dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002 dirumuskan bahwa imbalan Jasa Makloon produksi tembakau adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh mitra produksi karena penyerahan Jasa Makloon.

  1. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK SEBELUMNYA

PPN atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat diperhitungkan dengan PPN yang harus disetor pada saat pembayaran cukai atas penebusan pita cukai pada Masa Pajak berikutnya.

Dalam Pasal 3 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2002 tanggal 28 Februari 2002 ditetapkan bahwa untuk menetapkan jumlahPPN yang dibayar, pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir hasiil tembakau dapat memperhitungkan :

  1. Kelebihan Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT Masa PPN dari Masa Pajak sebelum masa dilakukan penebusan pita cukai.
  2. Nilai PPN sebanding dengan pita cukai yang dikembalikan.

Dalam rangka memastikan kebenaran Pajak Masukan yang digunakan untuk melunasi PPN terutang atas penyerahan hasil tembakau, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan penelitian:

  1. Mencek kebenaran dengan cara mencocokan dokumen impor seperti PIB, SSP, bukti barang masuk seperti bill of lading atau Airway Bill, dan bukti pembayaran seperti L/C atau transfer
  2. Konfirmasi Pajak Masukan
  1. PPN ATAS PITA CUKAI YANG DIKEMBALIKAN

Dalam hal terdapat pengembalian cukai tembakau, maka diberikan pula pengembalian PPNsecara proporsional. PPN yang dibayar kemudian dikembalikan secara proporsional ini diperlakukan sebagai berikut:

  1. Bagi pabrikan/importir hasil tembakau yang masih harus membayar PPN pada saat penebusan pita cukai, dapat memperhitungkan PPN  yang telah dibayar sebandinng dengan pita cukai yang dikembalikan tersebut dengan PPN yang seharusnya dibayar. PPN yang diperhitungkan sebanding dengan jumlah pengembalia cukai.
  2. Bagi pabrikan/importir hasil tembakau yang tidak lagi melakukan penebusan pita cukai dan karenanya tidak melakukan pembayran PPN. Maka PPN yang telah dibayar sebanding dengan pita cukai yang dikembalikan tersebut dapat diminta pengembalian (restitusi) dikantor Pelayanan Pajak tempat Pabrikan/Importir terdaftar. Permohonan pengembalian ini diproses sesuai dengan tatacara pengembalian pajakyang seharusnya tidak terutang.
  1. PENGUKUHAN PKP
  1. Karena harga jual yang ditetapkan sudah termasuk PPN sampai pada tingkat konsumen akhir dan PPN yang terutang sudah dikenakan pada tingkat pabrikan atau importir, maka bagi pengusaha lain seperti Pedagang BesarRokok, Agen/ Penyalur Utama dan Pedagang Eceran Rokok tidak perlu lagi dikukuhkan sebagai PKP, kecuali apabila mereka memiliki kegiatan lain yang juga terutang PPN.
  2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang semula tergolong sebagai pengusaha Kecil. Apabila dalam suatu bulan takwim mencapai jumlah peredaran bruto melampaui batasan Pengusaha Kecil, maka pengusaha dimaksud harus dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan saatn batasan Pengusaha Kecil telah terlampaui. Atas kekurangan Pembayaran PPN yang timbul, dapat diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
  3. Mitra produksi yang menyerahkan Jasa Makloon yaitu menyerahkan produksi hasil tembakau berdasarkan pesanan yang bahannya diterima dari pemesan ( Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau) harus dikukuhkan sebagai PKP, sepanjang tidak tergolong sebagai pengusaha kecil.
  4. Dalam hal mitra produksi menyerahkan produksi hasil tembakau berdasarkan pesanan dan petunjuk dan petunjuk pemesan, tetapi bahan bakunya dari mitra produksi, maka ini tergolong sebagai penyerahan Barang Kena Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang adalah Harga jual.
  1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ/2000 ini kurang serasi dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri KeuanganNomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang mengatur sebagai berikut:
  1. Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
  2. Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat tanggal pada akhir bulan berikutnya

Dengan sendirinya pengukuhan sebagai PKP secara jabatan akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setelah tanggal jatuh tempo yaitu apabila sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah jumlah peredaran pengusaha dimaksud melebihi batasan pengusaha kecil ternyata pengusaha tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

  1. CONTOH PENGISIAN SPT MASA PPN 1195 PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU DAN IMPORTIR HASIL TEMBAKAU

Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-103/PJ./2002 diberikan contoh pengisian SPT Masa PPN 1195 sebagai berikut:

  1. Untuk pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Pengusaha Pabrik Hasil tembakau Dalam negeri “A” dalam Masa Pajak April 2002 melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • Tanggal 22 April 2002 menebus pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai penyerahan (total HJE) sebesar Rp 12 milyar, sehingga nilai PPN yang terutang sebesar 8,4% x Rp 12 milyar = Rp1.008.000.000,00.
  • Kelebihan PPN Masa Pajak Maret 2002 berdasarkan SPT Masa PPN Maret 2002 yang telah dilaporkan pada tanggal 20 April 2002 sebesar Rp 100 juta.
  • Setoran tunai pada saat penebusan pita cukai sebesar Rp 908 juta dengan Surat Setoran Pajak.
  • Membeli bahan-bahan baku/pembantu produksi dalam negeri dengan membayar pajak masukannya sebesar Rp 450 juta selama Masa Pajak April 2002.
  • Melakukan impor mesin produksi dari luar negeri dengan membayar PPN Impor sebesar Rp 150 juta.
  • Menjual hasil produksi rokok sebesar Rp 9.500.000.000,00 selama Masa Pajak April 2002
  • Tidak ada pita cukai yang dikembalikan.

Penghitungan PPN Masa Pajak April:

  • Pajak Keluaran Masa Pajak April 2002                    =Rp 1.008.000.000,00
  • Kompensasi PPN Masa Pajak April 2002                   = Rp   100.000.000,00
  • PPN disetor dimuka dalam Masa                                 = Rp   908.000.000,00(SSP)

Pajak April 2002

  • Pajak Masukan Dalam Negeri Pada Masa                = Rp    450.000.000,00

Pajak April 2002

  • Pajak Masukan Impor Pada Masa                           =Rp        150.000.000,00

Pajak April 2002

  •  
  • Diperhitungkan dalam penebusan pita cukai         =Rp         ………………………

Pada Masa Pajak April 2002

  • Dikompensasi  ke Masa Pajak April 2002               =Rp          600.000.000,00

Pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak April 2002 sebagai berikut:

Kode B.1.3.5.  Penyerahan dengan tariff efektif         =Rp  12.000.000.000,00

Kode B 1.2. Pajak keluaran                                          =Rp    1.008.000.000,00

Kode B.4.2 pajak yang disetor dimuka dalam masa   =Rp  908.000.000,00

Pajak yang sama

Kode C.5 pajak Keluaran yang harus dipungut            =Rp       100.000.000,00

Sendiri

Kode D 1.1 Pajak Masukan Impor                                =Rp       150.000.000,00

Kode D 1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri                  =Rp       450.000.000,00

Kode D 3.  Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu                =Rp          100.000.000,00

Kode D 5. Jumlah Pajak yang dapat diperhitung         =Rp         700.000.000,00

Kan

Kode E.2. Pajak yang lebih dibayar                              =Rp         600.000.000,00

Catatan ;

  1. Penjualan rokok sebesar Rp 9,5 milyar tidak diperhatikan karena B 1.3.5 diisi  sesuai dengan penyerahan yang dihitung berdasarkan nilai PPN atas penebusan pita cukai, yaitu Rp 12 milyar .
  2. PPN yang disetor dimuka dimuka dalam Masa Pajak yang sama dihitung dari Rp 1.008 juta dikurangi Rp 100 juta (kompensasi kelebihan PPN bulan lalu) = Rp 908 juta.
  3. Kelebihan PPN Masa Pajak April 2002sebesar Rp 600 juta yang dilaporkan dalam SPT masa PPN Masa Pajak April 2002 dapat diperhitungkan dengan PPN yang harus dibayar pada saat penebusan pita cukai Masa Pajak Mei 2002 atau Masa Pajak berikutnya.
  1. Untuk Importir Hasil Tembakau

Importir rokok “B” dalam Masa Pajak April 2002 melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • Tanggal 22 April 2002 menebus pita cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan nilai penyerahan ( total HJE) sebesar Rp 1,2 milyar sehingga nilai PPN yang terutang sebesar 8,4% x Rp 1,2 milyar = 100.800.000,00.
  • Kelebihan PPN Masa Pajak Maret 2002 berdasarkan SPT Masa PPN Maret 2002 yang telah dilaporkan pada tanggal 20 April 2002 sebesar Rp 10 juta.
  • Setoran tunai pada saat penebusan pita cukai sebesar Rp 90,8 juta dengan Surat Setoran Pajak.
  • Menjual hasil produksi rokok sebesar Rp 9.500.000.000,00 selama Masa Pajak April 2002.
  • Pajak Masukan Impor atas pembelian peralatan kantor Rp. 1,5 juta .
  • Tidak ada pita cukai yang dikembalikan.

Penghitungan PPN Masa Pajak April:

  • Pajak Keluaran Masa Pajak April 2002                        =Rp 100.800.000,00
  • Kompensasi PPN Masa Pajak Maret 2002                   =Rp   10.000.000,00
  • PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak April 2002      =Rp    90.000.000,00(SSP)
  • Pajak Masukan Dalam Negeri pada masa                   =Rp      1.000.000,00

Pajak April 2002

  • Pajak Masukan (Impor) selain hasil tembakau            =Rp       1.500.000,00

Pada Masa Pajak April 2002

= Rp2.500.000,00

  • Diperhitungkan dalam penebusan pita cukai              =Rp …………………………

Pada Masa Pajak April 2002

  • Dikompensasi ke Masa Pajak April 2002                     =Rp       2.500.000,00

 

Pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak April 2002 sebagai berikut:

Kode B.1.3.5.penyerahan dengan tariff efektif=Rp 1.200.000.000,00

Kode B.1.2.Pajak Keluaran=Rp100.800.000,00

Kode B.4.2.Pajak yang disetor dimuka dalam

Masa Pajak yang sama=Rp90.800.000,00

Kode C.5Pajak Keluaran yang harus dipungut=Rp10.000.000,00

  •  

Kode D.1.1.Pajak Masukan Impor=Rp1.500.000,00

Kode D.1.2.Pajak Masukan Dalam Negeri=Rp1.000.000,00

Kode D.3.Kompemsasi Kelebihan PPN bulan lalu=Rp10.000.000,00

Kode D.5.Jumlah Pajak yang dapat

  •  

Kode E.2Pajak yang lebih dibayar=Rp2.500.000,00

 

  •  
  1. Penjualan rokok sebesar Rp 950 juta tidak diperhatikan karena B.1.3.5. diisi sesuai dengan penyerahan yang dihitung berdasarkan nilai PPN atas penebusan pita Cukai, yaitu Rp 1,2 milyar.
  2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama dihitung dari Rp100,8 juta dikurangi Rp 10 juta (kompensasi kelebihan PPN bulan lalu)=Rp 90,8 juta.
  3. Kelebihan PPN Masa Pajak April 2002 sebebsar 2,5 juta yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2002 dapat diperhitungkan dengan PPN yang harus dibayar pada saat penebusan pita Cukai Masa Pajak Mei 2002 atau Masa Pajak Berikutnya.

 

 

 

 

Share this:

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer

Member Menu

Tentang Kami

Tiada kata yang pantas diucapkan, selain ungkapan syukur "alhamdulilahi robbil'alamin" akhirnya website ini dapat terselesaikan, adapun tujuan penulisan website ini ... Lihat selengkapnya
  • Alamat Kami:
    Cibinong
  • 085210254902 (Telkomsel ) 087874236215 (XL)
  • info@konsultanpajakrahayu.com
Developed by Naevaweb.com